Infoinhil.com – Inhil, Pemerintah Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) mengikuti Rapat Koordinasi (Rakor) Pengendalian Inflasi Daerah yang digelar Pemerintah Pusat secara virtual, Senin (19/1/2026).
Rakor tersebut diikuti langsung oleh Bupati Indragiri Hilir H. Herman, SE., MT. yang diwakili Asisten II Bidang Perekonomian dan Pembangunan Setda Inhil, H. Dwi Budiyanto, S.Sos., M.Si.
Rapat koordinasi dipimpin oleh Kementerian Dalam Negeri dan diikuti oleh Badan Pusat Statistik (BPS), kementerian dan lembaga terkait, serta seluruh pemerintah provinsi dan kabupaten/kota se-Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan memperkuat sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dalam menjaga stabilitas harga serta mengendalikan inflasi di masing-masing wilayah.
Dalam rakor tersebut, BPS memaparkan Tinjauan Inflasi dan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Minggu ke-3 Januari 2026.
Data IPH tersebut disusun berdasarkan Sistem Pemantauan Pasar Kebutuhan Pokok (SP2KP) Kementerian Perdagangan dengan pencatatan harga hingga 16 Januari 2026.
Berdasarkan pemaparan BPS, pada Minggu ke-3 Januari 2026 tercatat sebanyak 12 provinsi mengalami kenaikan IPH dibandingkan bulan sebelumnya.
Sementara itu, sebanyak 25 provinsi mengalami penurunan IPH, dan 1 provinsi berada dalam kondisi stabil.
Komoditas utama yang menjadi penyumbang kenaikan IPH di sejumlah provinsi didominasi oleh bawang merah, cabai rawit, dan daging ayam ras.
Untuk wilayah Pulau Sumatera dan Jawa, BPS juga menyampaikan daftar 10 kabupaten/kota dengan kenaikan IPH tertinggi.
Di Pulau Sumatera, kenaikan IPH tertinggi tercatat di Kabupaten Bener Meriah, Provinsi Aceh, dengan perubahan IPH sebesar 12,16 persen.
Kenaikan tersebut dipengaruhi oleh meningkatnya harga daging ayam ras dan beras.
Sementara di Pulau Jawa, kenaikan IPH tertinggi terjadi di Kabupaten Administrasi Kepulauan Seribu, Provinsi DKI Jakarta, dengan perubahan IPH sebesar 1,32 persen.
Komoditas utama penyumbang kenaikan IPH di wilayah tersebut antara lain daging ayam ras, pisang, dan bawang merah.
Secara umum, BPS mencatat bahwa daging ayam ras menjadi komoditas yang paling dominan menyumbang kenaikan IPH di sebagian besar kabupaten dan kota, baik di wilayah Sumatera maupun Jawa.
Melalui rakor ini, Pemerintah Pusat mengimbau pemerintah daerah untuk terus memantau pergerakan harga kebutuhan pokok di wilayah masing-masing.
Pemerintah daerah juga diminta memperkuat koordinasi Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID).
Selain itu, langkah-langkah antisipatif seperti operasi pasar, gerakan pangan murah, serta pengamanan distribusi bahan pokok perlu terus dioptimalkan.
Upaya tersebut dinilai penting guna menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
