Infoinhil.com – Inhil, Banjir rob yang kembali merendam wilayah pesisir Indragiri Hilir menegaskan bahwa masyarakat kini menghadapi bencana ekologis yang tidak lagi bisa dianggap sebagai fenomena musiman.
Tingginya air pasang yang merembes ke permukiman dan kebun-kebun kelapa membuat kerugian ekonomi warga terus membesar. Banyak yang mulai bertanya apakah bencana ini akan berakhir atau justru semakin parah dari tahun ke tahun.
Fenomena ini bukan peristiwa tunggal, melainkan akumulasi dari perubahan iklim global, kenaikan muka laut, rusaknya ekosistem mangrove pesisir, serta penurunan permukaan tanah di kawasan perkotaan maupun gambut akibat aktivitas industri HTI dan perkebunan.
Kerusakan pesisir secara langsung berarti kerusakan ekosistem mangrove yang selama ini menjadi benteng alami masyarakat. Hilangnya mangrove membuat gelombang rob masuk lebih cepat dan lebih dalam ke daratan.
Di Indragiri Hilir, kerentanan ekologis ini diperburuk oleh tekanan intrusi air laut yang sudah merusak kebun kelapa rakyat—sektor yang puluhan tahun menjadi jantung ekonomi masyarakat pesisir.
Pohon kelapa yang terus terendam air asin mengalami penurunan produktivitas hingga mati, sehingga pendapatan rumah tangga merosot tajam.
Banjir rob juga mengacaukan aktivitas ekonomi warga, mulai dari distribusi hasil pertanian, aktivitas pasar, hingga merusak infrastruktur seperti jalan desa, dermaga, sekolah, dan fasilitas publik yang terendam air asin.
Kondisi ini memunculkan kekhawatiran baru bahwa jika banjir rob terus meningkat setiap tahun, keberlanjutan ekonomi berbasis kelapa—ikon dan pusat ekonomi Inhil—akan berada dalam ancaman serius.
Ketua Bangun Desa Payung Negeri (BDPN), Zainal Arifin Hussein, menilai rangkaian peristiwa ini merupakan sinyal kuat bahwa pengelolaan lingkungan pesisir tidak bisa lagi dilakukan secara parsial.
“Kerusakan mangrove, penurunan permukaan tanah, dan meningkatnya tekanan pasang laut menunjukkan bahwa ancaman ekologis bersifat sistemik dan membutuhkan intervensi kebijakan yang komprehensif,” ungkapnya.
Karena itu, BDPN menegaskan bahwa Pemerintah Daerah Kabupaten Indragiri Hilir perlu segera menyusun Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai dasar kebijakan utama dalam mengantisipasi dan merespons dampak lingkungan secara terukur dan berkelanjutan.
“BDPN memahami bahwa terdapat dilematika kewenangan dalam pengelolaan kawasan pesisir dan mangrove, mengingat beberapa aspek berada di ranah pemerintah provinsi dan kementerian. Namun BDPN menilai bahwa menunggu intervensi dari pemerintah tingkat atas bukanlah langkah yang tepat,” jelas Zainal.
Ia menambahkan bahwa dampak kerusakan ekologis menimpa masyarakat Inhil secara langsung, sehingga pemerintah daerah tetap memiliki tanggung jawab strategis untuk memimpin langkah mitigasi dan adaptasi.
“Pemerintah daerah dapat mengambil peran dalam perencanaan perlindungan pesisir, penguatan ekosistem mangrove, serta strategi antisipasi terhadap tekanan banjir rob,” tambahnya.
Zainal menegaskan bahwa bencana ekologis ini memiliki dampak besar terhadap ekonomi rakyat dan kehidupan sosial masyarakat pesisir. Tidak ada pembangunan yang bertahan lama apabila masalah lingkungan diabaikan.
“Karena itu BDPN mendesak Pemerintah Daerah untuk segera menetapkan Rencana Aksi Daerah Mitigasi dan Adaptasi Perubahan Iklim sebagai pijakan kebijakan jangka panjang,” ujarnya.
BDPN juga menilai bahwa krisis ekologis ini membutuhkan kolaborasi lintas sektor, mulai dari pemerintah, akademisi, masyarakat sipil, hingga pelaku usaha. Namun fondasi utamanya tetap pada komitmen pemerintah daerah untuk memiliki dokumen strategis yang kuat dan berbasis ilmiah.
Dengan rencana aksi yang terstruktur, Indragiri Hilir diyakini dapat menghadapi ancaman ekologis secara lebih siap serta menjaga keberlanjutan ekonomi dan kehidupan sosial masyarakat pesisir dalam jangka panjang.(*)
