Infoinhil.com – Inhil, Hutan di Kabupaten Indragiri Hilir kembali menjadi sorotan tajam.
Di tengah pesatnya pembangunan dan ekspansi ekonomi, kawasan hijau yang seharusnya menjadi penyangga kehidupan justru terus menyusut, terdesak praktik ilegal logging serta konversi lahan skala besar untuk perkebunan kelapa sawit.
Ironisnya, manfaat ekonomi dari eksploitasi tersebut hanya mengalir kepada segelintir pihak berkepentingan.
Sementara itu, masyarakat dan lingkungan memikul beban terberat akibat hilangnya struktur ekosistem yang stabil.
Pepohonan yang selama ini menjadi penjaga keseimbangan alam kini digantikan oleh tanaman monokultur.
Perubahan ini mempersempit ruang hidup flora dan fauna serta memicu kerentanan ekologis di banyak kawasan.
Banyak pelaku industri dan investor dari luar daerah datang membawa modal, namun tak meninggalkan kepedulian terhadap masa depan lingkungan.
Pemerluasan lahan terus dilakukan tanpa mempertimbangkan dampak jangka panjang dari hilangnya hutan primer maupun sekunder.
Padahal, tanda-tanda bencana ekologis sudah berulang kali muncul.
Banjir yang semakin sering melanda, tanah longsor yang merusak permukiman, hingga kekeringan yang menghantam mata pencaharian warga, menjadi bukti bahwa alam sedang memberi peringatan keras.
Sayangnya, peringatan itu seolah dibiarkan berlalu tanpa langkah tegas.
Pihak yang seharusnya menjadi benteng perlindungan hutan sering kali memilih bungkam.
Ada yang seakan menutup mata, ada pula yang berada di kursi kekuasaan namun membiarkan pelanggaran terus berulang.
Amanah publik yang seharusnya dijaga justru berubah menjadi tameng bagi kepentingan tertentu.
Di sisi lain, wartawan dan aktivis lingkungan yang mencoba membuka tabir kerusakan sering menghadapi intimidasi dan tekanan.
Akibatnya, banyak informasi penting mengenai perusakan hutan tak pernah sampai ke publik.
Padahal, kerusakan hutan bukan sekadar hilangnya pepohonan.
Ia sekaligus menandai berkurangnya keanekaragaman hayati, hancurnya ekosistem, dan hilangnya sumber penghidupan masyarakat adat maupun lokal.
Jika situasi ini terus dibiarkan, Indragiri Hilir berada dalam ancaman kehilangan masa depan ekologis yang layak.
Hutan bukan sekadar aset alam, melainkan titipan penting untuk generasi mendatang.
Merusak hutan sama saja merusak masa depan peradaban.
Karena itu, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, hingga seluruh elemen masyarakat memiliki tanggung jawab moral untuk menghentikan praktik-praktik merusak tersebut.
Ilegal logging harus diberantas.
Konversi lahan yang destruktif harus dikendalikan.
Transparansi dan keberanian bersikap menjadi kebutuhan utama saat ini.
Jika kerusakan terus dibiarkan dan hutan dirampas demi keuntungan instan, maka bencana akan menjadi tamu tahunan.
Lebih buruknya, generasi mendatang akan mewarisi kehancuran ekologis yang sebenarnya dapat dicegah sejak sekarang.
Indragiri Hilir kini berada di titik krusial: memilih keberlanjutan atau menuju kehancuran.
Jawabannya tidak hanya bergantung pada pemerintah atau aparat, tetapi juga kesadaran masyarakat menjaga lingkungan.
Pilihan ada di tangan kita semua.
Jika alam dijaga hari ini, anak cucu masih punya harapan hidup lebih baik di masa depan.
Oleh: Muridi Susandi
Ketua Pengurus Wilayah Ikatan Wartawan Online (PW-IWO) Provinsi Riau
