Infoinhil.com — Inhil, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Indragiri Hilir (Inhil) menggelar konferensi pers untuk menjelaskan secara terbuka wacana pemerintah daerah yang berencana melakukan pinjaman sebesar Rp200 miliar dalam penyusunan KUA-PPAS 2026.
Konferensi pers dipimpin oleh Ketua DPRD Inhil, Iwan Taruna, didampingi Wakil Ketua Junaidi serta perwakilan seluruh komisi DPRD. Agenda tersebut berlangsung di Lobby Kantor DPRD Inhil, Jalan Soebrantas Tembilahan, Senin (2/12/2025) sore.
Dalam keterangannya, Ketua DPRD Iwan Taruna menegaskan bahwa lembaga legislatif belum pernah menyetujui maupun menolak rencana pinjaman daerah tersebut.
“Perlu kami sampaikan, DPRD belum ada menyetujui atau tidak menyetujui pinjaman Rp200 miliar itu. Saat ini seluruh proses masih dalam pembahasan di tingkat Banggar bersama komisi-komisi,” tegas Iwan.
Ia juga meluruskan beredarnya isu bahwa DPRD telah memberikan persetujuan terhadap pinjaman itu.
“Saya sebagai Ketua DPRD pun belum pernah menyatakan setuju atau tidak setuju. Kami sangat berhati-hati mengambil keputusan, karena pinjaman ini perlu pendalaman dan kajian menyeluruh,” ujarnya.
Politisi PKB tersebut menjelaskan, dalam pemaparan pemerintah daerah pada pengantar KUA-PPAS, APBD Inhil 2026 diproyeksikan hanya sebesar Rp1,9 triliun. Angka ini turun signifikan akibat berkurangnya Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat sebesar Rp260 miliar.
Tahun sebelumnya, Inhil menerima TKD sekitar Rp1,8 triliun. Namun pada 2026, proyeksi yang digambarkan pemerintah daerah hanya berada di kisaran Rp1,5 triliun lebih.
Sementara Pendapatan Asli Daerah (PAD) diproyeksikan mencapai Rp304 miliar, ditambah pendapatan lain dalam kisaran ratusan miliar. Dari seluruh perhitungan, terdapat defisit pembiayaan sebesar Rp316 miliar. Kekurangan itu direncanakan ditutup melalui Silpa 2025 sekitar Rp116 miliar dan rencana pinjaman Rp200 miliar.
“Pinjaman Rp200 miliar itu rencananya untuk menutupi pembiayaan pemerintah daerah pada 2026. Tetapi sekali lagi, ini masih kita kaji secara mendalam,” jelas Iwan.
Ia menyebut selama pendalaman komisi-komisi, DPRD menemukan sejumlah catatan yang harus dikaji ulang pemerintah daerah.
Hal-hal tersebut antara lain adanya dugaan kelebihan gaji pegawai dalam usulan anggaran, serta beberapa program yang dinilai belum menjadi prioritas untuk dilaksanakan pada 2026.
Temuan itu akan kembali dibahas dalam rapat lanjutan antara Badan Anggaran DPRD dengan organisasi perangkat daerah (OPD) terkait.
“Kita akan bahas kegiatan-kegiatan tersebut secara detail. Kalau ada prioritas lain yang lebih penting dibandingkan kegiatan yang diajukan pemerintah, tentu itu menjadi pertimbangan dalam keputusan DPRD,” tutur Iwan.
Berikut daftar kegiatan pembangunan yang tercantum dalam rekapitulasi program prioritas Pemda Inhil 2026, dengan total anggaran Rp204,72 miliar:
- Pembangunan Islamic Center – Rp38,85 miliar
- Rehabilitasi Pasar Terapung Tembilahan – Rp21,9 miliar
- Pembangunan Kantor Camat Tanah Merah, Kuindra, Reteh, Kateman – Rp18 miliar
- Rehab Kantor Bupati – Rp5 miliar
- Peningkatan Jalan Menuju Batalyon Pangan – Rp5 miliar
- Pembangunan Pelengsengan Pelabuhan Parit 21 – Rp15,83 miliar
- Rekonstruksi Jalan Kotabaru–Sanglar – Rp15 miliar
- Peningkatan Jalan Sungai Luar–Simpang Tiga Rambayan – Rp7,5 miliar
- Swakelola Jalan – Rp20 miliar
- Pengadaan Meubeler Sekolah – Rp5 miliar
- Pengadaan Alat Praktik Peserta Didik – Rp5 miliar
- Rekonstruksi Jalan Sungai Beringin (1,923 km) – Rp20 miliar
- Pengembangan Jembatan Sungai Junjangan (95 x 3,5 m) – Rp11,63 miliar
- Rekonstruksi Ruas Jalan Suhada II, Tembilahan Hulu – Rp16 miliar
Menutup konferensi pers, Ketua DPRD Inhil mengajak masyarakat untuk tetap tenang dan menunggu hasil resmi pembahasan.
“Isu bahwa DPRD menutup-nutupi itu tidak benar. Proses pembahasan masih berjalan, dan kami terbuka kepada publik. Hasil kajian akan kami sampaikan setelah pembahasan selesai,” imbuhnya.(*)
