Infoinhil.com – Inhil, Inflasi di Provinsi Riau mencapai 3,85 persen (year-to-date) hingga awal November 2025. Angka ini menempatkan Riau sebagai provinsi dengan inflasi tertinggi kedua secara nasional setelah Sumatera Barat yang mencatatkan 3,87 persen.
Bupati Indragiri Hilir (Inhil) Herman, melalui Asisten II Setda Inhil, Dwi Budianto, mengikuti Rapat Koordinasi Pengendalian Inflasi Daerah (Rakor PID) secara virtual yang digelar oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Selasa (11/11/2025).
Rakor tersebut dipimpin langsung oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian dan diikuti oleh seluruh pemerintah provinsi, kabupaten, dan kota se-Indonesia. Turut hadir pula perwakilan dari Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Pangan Nasional (Bapanas), serta Bank Indonesia.
Kegiatan ini bertujuan untuk mengevaluasi perkembangan inflasi hingga awal November 2025, sekaligus memperkuat langkah antisipatif daerah menjelang akhir tahun dan menghadapi perayaan Natal dan Tahun Baru 2026.
Cabai Merah dan Emas Jadi Penyumbang Utama Inflasi
Berdasarkan data nasional yang dipaparkan dalam rakor tersebut, dua komoditas utama yang mendorong inflasi di Riau adalah cabai merah dan emas perhiasan.
Cabai merah mengalami kenaikan harga sangat tinggi dengan inflasi mencapai 148,18 persen, memberikan andil 1,51 persen terhadap total inflasi Riau.
Sementara itu, emas perhiasan turut mencatat kenaikan sebesar 43,88 persen, dengan andil 0,86 persen.
Selain kedua komoditas tersebut, sejumlah barang dan jasa lainnya juga berkontribusi terhadap inflasi, seperti biaya kuliah, ikan serai, beras, dan rokok jenis SKM (Sigaret Kretek Mesin).
Instruksi Tegas dari Mendagri Tito Karnavian
Dalam arahannya, Mendagri Tito Karnavian menekankan pentingnya sinergi pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga dan menekan laju inflasi di seluruh wilayah Indonesia.
“Pemerintah daerah harus mampu menyeimbangkan pertumbuhan ekonomi dengan pengendalian harga. Inflasi harus tetap dalam koridor target nasional,” tegas Tito.
Ia juga meminta agar seluruh daerah memperkuat Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), melakukan pemantauan harga harian di pasar utama, mengoptimalkan operasi pasar dan distribusi bahan pangan, serta meningkatkan koordinasi lintas sektor bersama Bulog, Bapanas, dan Bank Indonesia.
Inflasi Sumatera Masih Tinggi
Dari 37 provinsi yang dipantau, sebagian besar menunjukkan tren penurunan tekanan inflasi, terutama pada sektor pangan. Namun di wilayah Sumatera, tekanan inflasi masih relatif tinggi.
Selain Riau dan Sumatera Barat, Sumatera Utara juga mencatat inflasi sebesar 3,39 persen, menempati posisi ketiga tertinggi secara nasional.
Pemerintah pusat dan daerah diharapkan terus memperkuat strategi pengendalian harga, terutama menghadapi potensi lonjakan permintaan menjelang Natal dan Tahun Baru 2026.
Upaya seperti meningkatkan pasokan pangan, mempercepat distribusi komoditas strategis, dan menggelar operasi pasar murah dinilai penting untuk menjaga daya beli masyarakat di tengah fluktuasi harga bahan pokok.
