Infoinhil.com – Inhil, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Indragiri Hilir (Inhil) membahas pengendalian inflasi daerah dan potensi penguatan ekonomi halal dalam video conference (vidcon) bersama Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Senin (11/8/2025).
Kegiatan tersebut berlangsung di Ruang Vidcon Dinas Komunikasi, Informatika, Persandian dan Statistik (Diskominfo Pers) Inhil, Tembilahan, dan diikuti oleh Asisten II Sekretariat Daerah Kabupaten Inhil, Junaidy Ismail, beserta pihak terkait.
Dalam paparannya, Kemendagri menyebut Indonesia sebagai pasar makanan dan minuman halal terbesar di dunia dengan nilai konsumsi mencapai USD 149,8 miliar pada 2022.
Namun, dari sisi ekspor makanan halal ke negara-negara Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), Indonesia masih berada di posisi ke-6 dengan nilai ekspor USD 13,38 juta, tertinggal dari Brasil, India, Amerika Serikat, dan Rusia.
Data juga mencatat, hingga 27 Februari 2025 terdapat 4.763.273 produk yang telah mendapatkan sertifikat halal.
Lima provinsi dengan pelaku usaha bersertifikat halal terbanyak adalah Jawa Barat (405.408), Jawa Tengah (305.324), Jawa Timur (277.296), Lampung (88.671), dan Banten (63.356).
Sementara itu, provinsi dengan jumlah pelaku usaha bersertifikat halal paling sedikit adalah Maluku (1.257), Kalimantan Utara (1.306), Maluku Utara (1.331), Papua Barat (1.567), dan Papua (1.708).
Dalam mendukung layanan sertifikasi halal, saat ini telah terbentuk 66 Lembaga Pemeriksa Halal (LPH), 776 Auditor Halal, 71.133 Pendamping Proses Produk Halal (P3H), 221 Lembaga Pendamping Proses Produk Halal (LP3H), dan 4.146 Penyelia Halal.
Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) terus memperkuat infrastruktur layanan dengan memperbanyak LPH dan LP3H, serta meningkatkan kualitas sumber daya manusia yang terlibat dalam proses sertifikasi halal.
