Scroll untuk baca artikel
Berita

Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu Desak Status Daerah Istimewa: “Kami Bukan Penonton Kekayaan Kami Sendiri”

×

Panglima Laskar Hulubalang Melayu Bersatu Desak Status Daerah Istimewa: “Kami Bukan Penonton Kekayaan Kami Sendiri”

Sebarkan artikel ini

Infoinhil.com – Tembilahan, Di bawah terik matahari yang menyinari halaman Gedung Lembaga Adat Melayu Riau (LAMR) pada Selasa, 20 Mei 2025, sekumpulan pria berseragam berdiri tegak penuh wibawa.

Mereka bukan sekadar barisan upacara. Mereka adalah simbol perlawanan kultural dan penjaga marwah masyarakat Riau: Laskar Hulubalang Melayu Bersatu.

Tepat di tengah barisan, berdiri seorang pria dengan tanjak dan baju kurung kebesaran Melayu.

Sosok itu adalah Juprian, SE., Panglima Besar Laskar Hulubalang Melayu Bersatu, figur penting yang kini berada di garis depan perjuangan status Daerah Istimewa Riau.

Lahir di Bagan Siapi-api pada 19 Juli 1972 dari pasangan H. Kamaruddin Azis (asal Siak Kecil, Bengkalis) dan Hj. Siti Mariah (Siak Sri Indrapura), Juprian tumbuh dengan darah pejuang dan semangat Melayu yang mengalir deras.

Meski berpendidikan ekonomi dan berkecimpung sebagai wiraswasta, semangat perjuangannya tak pernah surut.

“Riau ini tanah yang kaya, tapi rasa keadilannya terasa miskin. Sudah terlalu lama kita menjadi penonton atas kekayaan sendiri,” ucap Juprian dalam perbincangan dengan Infoinhil.com.

Bagi Juprian, kalimat itu bukan sekadar kritik, melainkan amanah sejarah yang dia wariskan, bahkan kepada putrinya, Wanda Rizcha Putri, yang kini menempuh studi Magister Manajemen di Universitas Riau.

Sejak muda, rekam jejak Juprian sarat akan kiprah organisasi.

Ia pernah menjabat:
• Sekretaris DPD Ikatan Pemuda Karya Riau (2003–2010)
• Sekretaris PD FSPTI-KSPSI Riau (2007–sekarang)
• Wakil Ketua I DPD Partai Gerindra Riau (2012–2015)
• Ketua Dewan Pakar MPC Pemuda Pancasila Kota Pekanbaru

Namun, jabatan paling bermakna baginya tetap sebagai Panglima Besar Laskar Hulubalang Melayu Bersatu.

Laskar ini bukan sekadar simbol adat.

Ia adalah wajah perlawanan kolektif masyarakat Riau yang merasa tertinggal secara politik dan budaya.

“Kami bukan laskar yang hanya ingin tampil di panggung. Kami adalah suara-suara lama yang sudah lama didiamkan,” tegasnya.

Maklumat Daerah Istimewa Riau yang beberapa waktu lalu dibacakan di LAMR, menurutnya, adalah akumulasi dari luka sejarah yang terus berdarah.

Pasca bergabungnya Riau ke NKRI, Juprian menilai ada ketimpangan besar dalam distribusi hasil sumber daya alam dan pengakuan budaya.

Dua kali rakyat Riau menggelar Kongres Rakyat Riau, namun suaranya kerap tenggelam dalam arus nasionalisme yang semakin sentralistik.

“Kami mungkin tak membawa senjata, tapi kami membawa sejarah. Kami membawa air mata. Kami membawa harapan,” katanya lirih.

Laskar Hulubalang Melayu Bersatu, kata Juprian, berfungsi sebagai konfederasi kultural, menyatukan elemen budayawan, ulama, pemuda, petani, nelayan, hingga birokrat.

“Kami berbaris bukan untuk melawan negara, tapi untuk mengingatkan negara bahwa kami bagian darinya yang juga berhak didengar,” ujarnya.

Di setiap langkahnya, Laskar mengusung filosofi adat: pantun, tanjak, syair, dan tabik.

Perjuangan ini bukan tentang ambisi kekuasaan, melainkan soal membangkitkan memori kolektif masyarakat Riau terhadap harga diri dan haknya sebagai bagian dari bangsa.

Juprian juga menegaskan, perjuangan status istimewa tidak berarti keluar dari NKRI.

Sebaliknya, menurutnya, status ini adalah bentuk penguatan posisi daerah dalam bingkai keadilan nasional.

“Kalau Yogyakarta bisa karena sejarah kerajaannya, Aceh bisa karena syariat dan perjanjian Helsinki, Papua bisa karena otonomi khusus, mengapa Riau tidak bisa karena kontribusi ekonominya dan kekayaan budayanya?” katanya, penuh retoris.

Meski tidak sering tampil di media nasional, gerakan Juprian dikenal luas di kalangan akar rumput.

Dari pesisir Bengkalis hingga pedalaman Kuantan, namanya menjadi simbol perjuangan yang tidak mencari pujian.

Di rumah sederhananya di Jalan Kasah, Gang Buntu No. 9, Pekanbaru, ia menyimpan dokumen-dokumen perjuangan, maklumat, manifesto rakyat, dan naskah sejarah adat.

Rumah itu adalah pusat komando kebudayaan yang hidup—bukan istana, tapi nyala bara semangat.

“Saya tak ingin mati sia-sia. Saya ingin mati sebagai orang yang pernah berjuang untuk keadilan rakyatnya,” katanya dalam nada haru namun penuh determinasi.

Kini di usia 53 tahun, ia masih melangkah.

Bersama sang istri, Herlina, dan dukungan anak semata wayangnya, ia terus membawa panji semangat keadilan untuk bumi Riau.

Ia memilih menjadi bagian dari sejarah, bukan hanya penonton sejarah.

Ketika kelak sejarah mencatat siapa saja yang pernah menabur benih keadilan untuk Riau, nama Juprian, SE. akan hadir di antara mereka—dalam syair, dalam pantun, dan dalam ingatan kolektif orang Melayu.