Suparlan “Hendaknya Tidak Membuat Penawaran Yang Tidak Wajar”
Tembilahan (infoinhil.com) Ketua Gabungan Pelaksana Kontruksi (Gapensi) Inhil H. Suparlan meminta kepada seluruh anggotanya bisa mengedepankan rasionalitas dalam memasukkkan penawaran pelelangan proyek anggaran tahun 2010. Yaitu, jangaan membuat penawaran dengan harga tidak wajar atau membanting harga, Karena nantinya akan berimbas pada kualitas pengerjaaan proyek yang dilakukan yang nantinya akan merugikan daerah dan juga diri sendiri.
“Kita berharap semuanya dapat mengedepankan realitas dan kemampuan yang ada. Karena kalau hanya mengejar suatu proyek, tanpa mengedepankan rasio tentunya akan sangat berdampak bagi semua pihak, lebih-lebih daerah tentunya akan sangat dirugikan, disebakan buruknya kualitas proyek yang dilaksanakan itu.”Ungkapnya kepada infoinhil.com (7/7).
Tidak hanya itu, dikatakanya bahwa sudah sering beberapa perusahaan di Inhil di backlist akibat pekerjaan yang dikerjakan tidak selesai atau gagal salah satu penyebabnya penawaran tidak wajar dan akibatnya tidak daerah saja yang harus menanggung beban, tapi juga yang bersangkutan sendiri. Itu tentunya sangat tidak diinginkan.“Jangan sampai perusahaan kita di backlist karena ulah kita sendiri yang melakukan penawaran tanpa mengedepankan rasio dan hanya mengedepankan untuk mendapatkan proyek, tentu yang rugi nantinya adalah diri kita sendiri dan itu yang sangat tidak kita inginkan dan hal ini juga adalah demi untuk kepentingan kita bersama. Karena belajar dari tahun-tahun sebelumnya kebanyakan hasinya banyak kerugiannya dari pada untung”Terangnya
Begitu juga pihak panitia, ditambahkannya semestinya jangan hanya asal memenangkan penawaran terendah. Tapi juga harus arif dalam menyikapi kemampuan sebuah perusahaan dalam menyelesaikan suatu proyek yang didapat. Karena kalau memang penawaran tidak wajar, dan kemampuan untuk menyelesaikan proyek diragukan akibat banting harga yang dilakukan oleh pengusaha.
“Mari sama-sama kita kedepankan logika kita agar proyek yang dilaksaknakan di Inhil hasilnya memuaskan. Baik daerah maupun pengusaha tidak harus menanggung akibat tidak profesionalnya dalam mengambil keputusan,” jelasnya. (spt)
