TANGERANG - M Soleh alias Oleng, penginjak Alquran di Pengadilan Negeri Tangerang yang terjerat kasus pembunuhan dan pemerkosaan terhadap mahasiswi UIN, IN, divonis hukuman mati oleh majelis hakim.

Majelis hakim yang diketuai Machri Hendra menjatuhkan Oleng hukuman mati sesuai dengan tuntutan Jaksa Penuntut Umum pada persidangan pekan lalu.

Jakarta - Pluk! Pluk! Dua pasang sepatu dilempar pendukung Partai Kemakmuran Bangsa Nusantara (PKBN) ke Kantor Kemenkum HAM. Mereka kecewa karena PKBN tidak lolos verifikasi untuk memperoleh status badan hukum.

Pantauan detikcom, Selasa (20/12/2011) sore, Ketua Umum PKBN Yenny Wahid keluar dari Kantor Kemenkum HAM, Jl HR Rasuna Said, Jakarta. Dia diikuti sekitar 70 orang pendukung PKBN.

Arbil - Perjalanan Persipura Jayapura di Piala AFC tahun ini berakhir di babak perempatfinal. Kekalahan 0-1 dari Arbil SC di leg kedua membuat Mutiara Hitam kalah agregat 1-3.

Dalam laga di Francouse Al-Hareeri Stadium, Selasa (27/9/2011), Arbil lebih banyak mendominasi permainan. Tapi, performa cemerlang Yoo Jae Hoon di bawah mistar Persipura membuat babak pertama berakhir tanpa gol.

MAKASSAR - Sorang pemuda mengamuk dan menikam secara membabi buta beberapa orang yang melintas di depan Makassar Town Square, Jalan Perintis Kemerdekaan. Tiga orang tewas dalam insiden tersebut dan dua orang masih kritis di rumah sakit.

Berdasarkan keterangan yang dihimpun, kejadian berlangsung sekira pukul 13.30 Wita. Saat ini seorang pemuda yang belum diketahui identitasnya secara tiba-tiba menikam dua ‘pak ogah’ yang masih bocah saat mengatur lalu lintas di Jalan Perintis Kemerdekaan.

Jakarta - KPK berkomitmen menuntaskan kasus yang melibatkan M Nazaruddin. KPK menegaskan tak mengesampingkan kasus Nazaruddin di tengah penyelidikan kasus Kemenakertrans.

Memang anggota DPR banyak memandang KPK mulai melupakan kasus Nazaruddin dan fokus mengusut anggota Banggar terkait kasus Kemenakertrans. Namun KPK menegaskan semua kasus diusut hingga tuntas, tanpa tebang pilih.

JAKARTA - Kuasa hukum Zainal Arifin Hoesein, Andi Asrun, mengaku tidak takut mendapat teror gara-gara menggugat Pasal 8 dan 11 Undang-Undang (UU) Nomor 2 Tahun 2002 tentang Polri ke Mahkamah Konstitusi (MK). Asrun menilai, keberadaan Polri di bawah langsung Presiden membuat institusi tersebut mudah ditekan penguasa.

Kasus surat palsu MK yang menimpa kliennya menjadi bukti nyata bahwa Kapolri tidak bisa tegas dalam menyelesaikan kasus yang bersentuhan dengan penguasa. Karena itu, dengan posisi sekarang membuat Polri tidak bisa independen sebab Kapolri memiliki utang jasa kepada Presiden Susilo Bambang Yudhyono (SBY). "Sampai hari ini saya belum dapat teror. Tapi di berbagai negara, kedudukan Polri memang tidak berada di bawah Presiden," ujar Asrun kepada Republika, Rabu (28/9) pagi.

JAKARTA - Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) tengah dirundung masalah lantaran Muhaimin Iskandar disebut-sebut mengetahui perkara suap proyek dari dana percepatan pembangunan infrastruktur daerah transmigrast (PPIDT) sebesar Rp1,5 miliar.
 
Beredar kabar, politikus PKB mulai mendekati petinggi Partai Demokrat (PD) guna meminta bantuan mengamankan Ketum PKB tersebut.

More Articles ...