Developed in conjunction with Joomla extensions.

Ramai-Ramai Menolak Kebangkitan PKI

Nasional
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Jakarta - Gerakan 30 September 1965 menjadi momen tragedi di Indonesia. Tujuh jenderal diculik dan dibunuh dengan sadis oleh pasukan Cakrabirawa yang digerakkan oleh Partai Komunis Indonesia (PKI). Agar sejarah kelam itu tak terulang, massa dari Presidium Alumni 212 dan organisasi lainnya menggelar aksi.

Mereka menggelar aksi pada Jumat (29/9/2017) di depan gedung DPR, Senayan, Jakarta Pusat. Aksi ini akan mengangkat dua isu, yakni tolak Perppu 2/2017 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Ormas) dan penolakan terhadap kebangkitan PKI.


Massa memadati jalanan menuju gedung DPR. Mereka juga menggelar salat Jumat berjemaah hingga berada di luar gerbang. Usai salat, orasi disampaikan oleh pimpinan aksi 299, salah satunya ustaz Jafar Sidik.

"Ayo saudara-saudara kita nyanyikan lagu 'Garuda Pancasila' karena kita itu bukan antipancasila, justru orang PKI yang antipancasila," kata Jafar dari atas mobil komando.


Massa pun kemudian menyanyikan Garuda Pancasila bersama-sama. Lagu itu dinyanyikan dua kali. Orasi kemudian dilanjutkan oleh Mantan Ketua MPR Amien Rais ikut dalam Aksi 299 di depan gedung DPR, Jakarta. Dia sempat orasi dan meminta Perppu 2/2017 tentang Ormas ditolak.

"Keputusan kita ada dua yaitu supaya Perppu yang isinya kebencian tidak disahkan dan ditolak. Saya mengatakan kalau ada ujaran kebencian, Perppu yang kita lawan itu Perppu kebencian, di mana sejak dari sananya komunisme selalu biadab, bengis, dan brutal," kata Amien di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Amin mengatakan pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wapres Jusuf Kalla memberi angin pada kebangkitan PKI. Dia meminta pemerintah tak melakukan diskriminasi kepada ulama.

"Masalahnya pemerintah sekarang memberikan angin kuat untuk membangkitkan kepada PKI. Dan kami mengingatkan Pak Jokowi supaya adil, umat Islam jangan didiskriminasi. Kalau nonmuslim dilindungi tapi umat Islam langsung dihakimi," tuturnya.

Setelah berorasi, perwakilan massa Aksi 299 menemui pimpinan DPR di gedung Nusantara III. Mereka menyerahkan petisi dari 1.000 ormas yang menolak Perppu 2/2017.

"Kami serahkan petisi dari 1.000 ormas tanda tangan dan stempel untuk menolak Perppu Ormas," kata Ketua Presidium Alumni 212 Slamet Maarif di gedung DPR, Jakarta, Jumat (29/9/2017).

Permintaan kedua, massa Aksi 299 meminta pemerintah bersikap tegas pada upaya pembangkitan PKI. Menurutnya, pemerintah mesti mewaspadai kebangkitan PKI.

Orasi semakin memanas saat Imam Besar FPI Habib Rizieq Syihab ikut bersuara. Dari Arab Saudi, Habib Rizieq meminta agar negara dibersihkan dari PKI. Menurutnya, indikasi kebangkitan PKI terlihat. Apabila ada pihak yang menyangkal hal itu, maka dia berpotensi terkait dengan PKI.

"PKI telah dibubarkan secara konstitusional karna itu tidak ada alasan bagi siapa pejabat di sini untuk membangkitkan PKI. Bersihkan DPR dari PKI, bersihkan unsur-unsur negara dari PKI. Hei para pejuang Islam Anda menjadi pejuang konstitusi
Kita harus tetap berjalan dalam konstitusi," kata Habib Rizieq melalui sambungan telepon.


Menanggapi tuntutan massa, pimpinan DPR menemui mereka yang berada di depan gerbang gedung DPR. Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menyatakan setuju menolak kebangkitan PKI karena bertentangan dengan ideologi Pancasila.

"Kami setuju menolak kebangkitan Partai Komunis Indonesia, mengenai komunisme dari aspek-aspek paham ini sangat bertentangan dengan ideologi Pancasila. Tap MPRS Nomor 25/1996 masih berlaku dan belum dicabut dan tidak dicabut," kata Agus di lokasi, Jalan Gatot Subroto, Senayan, Jakarta.

Massa Aksi 299 mulai membubarkan diri dari depan gedung DPR, Jakarta pada pukul 17.07 WIB. Kapolda Metro Jaya Irjen Azis mengaku bersyukur aksi berjalan tertib.

"Unjuk rasa dari berbagai elemen masyarakat sejak pukul 08.00 WIB hingga pukul 17.00 WIB ini alhamdulillah berjalan lancar dan tertib," kata Idham di pos pengamanan aksi, kompleks DPR.

Kembali ke isu bangkitnya PKI, Presiden Joko Widodo sebelumnya telah menegaskan tak ada ruang untuk komunisme di Indonesia. Selain itu, Jokowi juga mempertanyakan desas-desus kebangkitan komunisme di Indonesia.

"Saya mau bicara mengenai masalah yang berkaitan dengan PKI. Karena sekarang ini banyak isu bahwa PKI bangkit, komunis bangkit. Pertanyaannya, di mana? Di mana? Karena jelas, susah jelas, di konstitusi kita jelas, ada TAP MPR bahwa komunisme dilarang di negara kita Indonesia. Jadi, kalau bisa tunjukkan pada kita, tunjukkan pada saya, saya akan gebuk detik itu juga!" kata Jokowi di hadapan para mahasiswa dan warga Muhammadiyah di Kampus Universitas Muhammadiyah Malang, Jawa Timur, Sabtu (3/6/2017).
(nkn/fdn)

Sumber: detik.com
Loading...

Developed in conjunction with Joomla extensions.

loading...

Developed in conjunction with Joomla extensions.