Developed in conjunction with Joomla extensions.

Anies ke Walkot Bekasi: Jangan Campur Dana Kompensasi dan Kemitraan

Nasional
Typography
  • Smaller Small Medium Big Bigger
  • Default Helvetica Segoe Georgia Times
Jakarta - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan memperingatkan Pemkot Bekasi agar tak mencampuradukkan perihal dana kompensasi bau Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantargebang dengan dana kemitraan. Anies menegaskan dua hal itu sangat berbeda.

"Kami di DKI melihat ada kompensasi, ada perjanjiannya, terus ada kemitraan. Saya harap Bekasi jangan dicampurkan ini. Ada urusan kompensasi itu memang ada perjanjiannya. Ada soal kemitraan, itu adalah sesuatu yang tidak ada perjanjiannya," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Minggu (21/10/2018).

"Sekarang ini kesannya seperti menjadi satu. Padahal nggak ada urusannya. Makanya saya katakan, ini bukan urusan persampahan sebetulnya," tegas Anies.


Anies menyebut ada kejanggalan terkait permohonan dana kemitraan Rp 2 triliun yang kemudian menjadi ramai. Anies menegaskan tak ada perjanjian antara Pemprov DKI Jakarta dengan Pemkot Bekasi terkait dana kemitraan.

"Dan bagi warga DKI, saya harus mempertanggungjawabkan kepada DKI bahwa uangnya DKI dipakai untuk provinsi lain, kemitraan loh. Kalau yang satu, kompensasi, memang ada perjanjian. Makanya kalau misalnya cek, kan harusnya ada DAU (dana alokasi umum) dari provinsi, ada DAK (dana alokasi khusus), itu dana-dana itu kalau kami tidak bisa menyalurkan DAU, DAK ke Bekasi, wong bukan bagian dari DKI," ucap Anies.

Anies mengaku tak ingin terlibat dalam polemik yang menurutnya digiring itu. Anies hanya ingin menempatkan persoalan dana sampah sebagai proses hukum yang harus sama-sama ditaati.

"Mau bilang apa aja saya nggak komentar, nggak apa-apa. Buat sabar-sabar juga kok," tutur Anies.

Mantan Mendikbud itu menyebut sudah ada rencana pertemuan dirinya dengan Wali Kota Bekasi Rahmat Effendi atau Pepen. Soal polemik ini, Anies mengaku akan mengajak DPRD DKI Jakarta duduk bersama.

"Itu harus dipertanggungjawabkan kepada Dewan, uangnya nggak sedikit itu. Betul tidak? Kita mau bangun pipa air minim Rp 1,2 triliun untuk warga DKI saja kemarin nggak disetujui coba sama Dewan, itu pipa air minum. Jadi bukan sesuatu yang sederhana," ucap Anies.

"Jadi mari kita tempatkan ini sesuai proporsinya, ada urusan kewajiban terkait persampahan ada soal kemitraan. Nah yang mereka ajukan ini kemitraan dan ajukan pun baru angka besarnya, detailnya baru diterima 18 Oktober. Jadi kita akan komunikasi terus dan saya menganjurkan untuk lebih baik komunikasi langsung daripada berpolemik. Rencananya menyelesaikan masalah atau meramaikan masalah," pungkas Anies.
(gbr/fjp)

Sumber: detik.com
loading...

Developed in conjunction with Joomla extensions.